Sebanyak 33 item atau buku ditemukan

Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia

  • ISBN 13 : 9789790076822
  • Judul : Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia
  • Pengarang : Sayuti Thalib,  
  • Kategori : [Hukum Islam- Waris -Indonesia]
  • Penerbit : Sinar Grafika
  • Klasifikasi : 2x4.4598
  • Call Number : 2x4.4598 SAY h
  • Bahasa : Indonesia
  • Edisi : Cet ke-1
  • Penaklikan : xvii;,181hlm;23cm
  • Tahun : 2016
  • Halaman : 340
  • Ketersediaan :
    0001.21805158
    Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
    0001.21805157
    Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
    0001.21805156
    Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
    0001.21805155
    Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
    0001.21805154
    Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
    0001.21805153
    Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
    0001.21805152
    Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
    0001.21805151
    Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
    0001.21805150
    Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
    0001.21805149
    Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Tata bahasa Mandar

Grammar of Mandar language spoken in Sulawesi Selatan Province.

Abdul Muthalib, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ... angan-angan'
'selokan' 'tahi hidung (ingus kering dalam hidung)' 'permainan sulap' Contoh-
contoh nomina yang tertera di atas sebagian besar tidak dapat dibentuk menjadi
 ...

Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstutusi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi di samping sebagai “lembaga negara”, juga sebagai “lembaga UUD 1945”. Sebagai lembaga negara, artinya lembaga yang harus dimiliki oleh setiap negara agar negara tersebut disebut negara demokratis dan negara hukum. Sedangkan sebagai “Lembaga UUD 1945”, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai komponen konstitusi yang harus dimasukkan ke dalam setiap UUD dalam suatu negara karena merupakan tiang atau penyangga utama dari suatu yang namanya UUD. Dalam wacana pembahasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Tugas dan wewenangnya ini perlu dikaji melalui pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Materi dalam buku ini yang juga digagas dari hasil penelitian, dibahas dengan detail bagaimana legitimasi teori konstitusi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoretis dan yuridis kewenangan MK, termasuk di dalamnya perbandingan wewenang menguji dan lembaga yang melakukan pengujian di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Dibahas pula kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini semua memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Menurut Abdul Wahab Khalaf "Qa'idah" adalah dasar, alas dari metode berpikir
filsafat untuk menyusun "kulliyah" (kepastian Tuhan). "Kaidah" disusun dari
metode berpikir deduktif filsafat dalam lingkungan "tajdid" (reformasi) yang
menentang pikiran "jahiliyah" (terbelakang) sehingga sifatnya revolusioner.
Sedangkan di dunia Barat, kaidah diterjemahkan menjadi "norm" dalam suasana
evolusioner. Norma hanya merupakan bagian dari kaidah dalam menyusun ilmu
"fiqih" (hukum) ...

Tipe semantik nomina bahasa Mandar

Semantics of nouns in Mandar language.

Gerakan reformasi yang bergulir sejak 1998 telah meng- ubah paradigma
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ber- negara. Tatanan
kehidupan yang serba sentralistik telah berubah ke de- sentralistik, masyarakat
bawah yang menjadi sasaran (objek) kini di- dorong menjadi pelaku (subjek)
dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Pusat Bahasa harus
mengubah orientasi kiprahnya. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi
tersebut, Pusat Bahasa ...