Sebanyak 24 item atau buku ditemukan

Yurisprudensi hukum acara perdata: bagian 1. Tentang kompetensi kewenangan pengadilan

Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.

Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.

Yurisprudensi hukum acara perdata: bagian 3. Tentang gugatan dan surat gugatan

Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.

Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.

Informasi peraturan perundang-undangan (SJDI-Hukum)

Includes the text of selected laws or regulations together with the court's clarification.

Menteri adalah Menteri Kehakiman bagi Hakim pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tala ... (P4P) maupun Panitia
penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4P); 9) Wasit (Arbiter) dalam
suatu sengketa ...

Informasi peraturan perundang-undangan (SJDI-Hukum)

Includes the text of selected laws or regulations together with the court's clarification.

Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah; b. ... dari
masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang
dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi.

Informasi peraturan perundang-undangan (SJDI-Hukum)

Includes the text of selected laws or regulations together with the court's clarification.

(3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan secara
nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. ... BAB XII MAHKAMAH
SYAR'IYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Pasal 25 (1)
Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian
dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas
dari pengaruh ...

Yurisprudensi hukum acara perdata: bagian 7. Tentang penyitaan, eksekusi, dan lain-lain

Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.

Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.

Informasi peraturan perundang-undangan (SJDI-Hukum)

Includes the text of selected laws or regulations together with the court's clarification.

(3) Pemecahan piutang yang dilakukan setelah pernyataan pailit ditetapkan,
tidak memiliki hak suara." 33. Mengubah ketentuan Pasal 90, sehingga
seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 90 (1) Atas persetujuan Hakim
Pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat
dilakukan penyegelan atas harta pailit. (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l) dilakukan oleh Panitera atau Panitera Pengganti ditempai harta
tersebut berada dengan ...

Himpunan yurisprudensi hukum kepailitan, hutang piutang, waris

Decisions of the Indonesian Supreme Court on bankruptcy, poor debtor's oath, and inheritance; compilation.

Decisions of the Indonesian Supreme Court on bankruptcy, poor debtor's oath, and inheritance; compilation.

Himpunan yurisprudensi hukum kepailitan dan hutang piutang

permohonan perkara pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang

Decisions of the Indonesian Supreme Court on bankruptcy and poor debtor's oath; compilation.

Decisions of the Indonesian Supreme Court on bankruptcy and poor debtor's oath; compilation.

Ikhtisar Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi, 2008-2009

Summary of decisions of Indonesian Constitutional Court regarding judicial review and conflict of interest involving executive, legislative, and judicial power of Indonesia, 2008-2009.

Summary of decisions of Indonesian Constitutional Court regarding judicial review and conflict of interest involving executive, legislative, and judicial power of Indonesia, 2008-2009.