Sebanyak 86 item atau buku ditemukan

Manajemen Media di Indonesia

Manajemen media identik dengan adanya faktor ketidakpastian. Faktor inidisebabkan beberapa kondisi seperti perubahan regulasi, fluktuasi ekonomi, sistem permodalan, perkembangan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatnya kesadaran dan tuntutan publik, serta pergeseran minat konsumen media. Dalam kaitan ini, kajian manajemen media memiliki posisi yang sangat penting untuk menjelaskan berbagai fenomena tersebut. Sayangnya, manajemen media, sebagai kajian yang relative baru di Indonesia, masih sangat jarang dilakukan dengan serius. Padahal, kehidupan media di Indonesia sangat dinamis dan tumbuh pesat, khususnya sejak era reformasi dan keterbukaan informasi tahun 1998. Tidak banyak referensi mengenai manajemen media dalam bahasa Indonesia. Lebih sedikit lagi referensi yang membahas manajemen media dalam konteks Indonesia. Buku ini menjadi langkah awal yang sangat strategis untuk menjawab kekosongan literatur manajemen media di Indonesia. Kajian dalam buku ini dibagi menjadi tiga isu utama: ‘Memahami Kajian Manajemen Media’, ‘Menyikapi Perkembangan Teknologi’, dan ‘Riset Manajemen Media: Tantangan dan Peluang’. Sejumlah nama profesional di bidang kajian komunikasi memberikan kajian kritis, antara lain, Amir Effendi Siregar, Ishadi S.K., dan Ana Nadhya Abrar.

Lebih sedikit lagi referensi yang membahas manajemen media dalam konteks Indonesia. Buku ini menjadi langkah awal yang sangat strategis untuk menjawab kekosongan literatur manajemen media di Indonesia.

Konsepku Membangun Bangso Batak

Manusia, Agama, dan Budaya

Patut dicatat memang, sejak sekitar tahun 1980-an khususnya HKBP, prestasinya dalam penginjilan tidak lagi bersinar. Mereka seakan melemah dalam penginjilannya, karena berbagai alasan, antara lain: a. Kepemimpinan yang rapuh. b. Kebersamaan yang tidak utuh. c. Fokus pelayanan tidak merata dan gamang. d. Daya kreasi dalam metode serta sistem pelayanan yang monoton ketinggalan dibandingkan dengan sistem yang dipergunakan denominasi lainnya. e. Tantangan masa dan zaman dalam globalisasi yang tidak dijawab secara tepat dan benar. f. Layanan para pendeta dan pimpinan gereja ada yang kurang berkenan bagi warga sendiri. g. Warga mempunyai pilihan secara bebas tentang gereja dan kebaktian di mana mereka ikut berbaur dan menyatu. Momentum peringatan 150 tahun HKBP tahun 2011, kiranya menjadi salah satu momen khusus bagi HKBP secara menyeluruh, pengurus dan warganya, untuk kembali merenung serta mengkaji berbagai hal yang dinikmati masa lalu dan dipergumulkan selama ini. (Ev. John B.Pasaribu Ph.D) . Pelayanan sosial Elim HKBP sifatnya adalah humanis universal. Artinya membantu manusia untuk tetap hidup sebagai manusia yang bermartabat. Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan untuk turut hidup meramaikan dunia ini. Sebagai lembaga yang didirikan oleh satu gereja berbasis etnis Batak, tentunya landasan kulturalnya sangat kuat, yakni budaya Batak. Di dalam kebudayaan Batak pada umumnya ada filosofi yang kuat untuk saling membantu sesama mereka. Salah satu filosofi itu ialah saling membantu, saling gotong royong. Ungkapan yang kuat milik orang Batak, terutama Toba ialah si sada anak, si sada boru. Si sada lungun si sada las ni roha. Artinya kepemilikan kolektif.

Ekonomi Lidi, menjembatani ekonomi liberal dan ekonomi kerakyatan
Mempersatukan ketiga sistem tersebut seperti disajikan di dalam ... Maka
alternatif ekonomi lidi diharapkan dapat menjadi penguat pembanguan ekonomi
nasional.

Era Baru Hukum Pertambangan

Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009

Era baru hukum pertambangan dimulai sejak era reformasi pemerintahan daerah, di mana terjadi perubahan drastic terhadap kewenangan pengolahan pertambangan. Semula berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan’, paradigm pengelolaan pertambangan bersifat sentralistis, di mana kewenangan pengelolaan bahan galian golongan a dan b berada di tangan Mentri (Pemerintah Pusat). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” di era reformasi, kewenangan pengelolaan pertambangan diserahkan kepada kabupaten/kota dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sementara menunggu amandemen terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. Dalam peruses penyesuaian tersebut ternyata baru pada akhir 2014 disetujui dan diterbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang “Pertambangan Mineral dan Batubara”. Berarti hampir 10 (sepuluh) tahun pengelolaan pertambangan tidak memiliki undang-undang yang menjadi pedomannya. Hal ini membawa potret kelam pengelolaan pertambangan di Indonesia, yang berakibat tidak terkendalinya penerbitan-penerbitan izin tambang di Indonesia. Baru sekita 4 (empat) tahun berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian terbit Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”, yang kembali membawa perubahan drastis dalam kewenangan pengelolaan pertambangan. Dimulailah kembali usaha melakukan amandemen dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam buku ini dibahas secara komprehensif perjalanan panjang perubahan pengelolaan pertambangan di Indonesia hingga saat ini. Buku ini sangat cocok bagi para akademisi maupun praktisi termasuk lawyer,para mahasiswa. Pemerhati hukum pertambangan, pejabat pemerintah, para pelaku usaha dan para pengambil kebijakan.

Wilayah Pertambangan terdiri dari: (a) Wilayah Usaha Pertambangan yang
ditetapkan oleh Pemerintah setelah ... Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian
konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah ...

Dinamika Konsolidasi Demokrasi

Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintah Demokrasi

Buku ini mendeskripsikan dinamika dan konsolidasi yang dialami bangsa Indonesia pada era reformasi dengan rentang isu cukup luas, mulai dari dinamika transisi demokrasi, perdebatan format baru pemilu di era transisi, isu seputar hukum, konstitusionalitas, dan demokrasi, problematik sistem kepartaian, pemilu dan sistem perwakilan, hingga isu problematika sistem demokrasi pada umumnya.

Selain membangun dukungan partai, jaringan kerja, dan sistem pelatihan
kepemimpinan, agenda strategis semacam “affirmative ... Rendahnya tingkat
kesejahteraan suatu bangsa menyebabkan perempuan menjadi kelompok
terbesar yang ...

Demokrasi, Korupsi, dan Makhluk Halus dalam Politik Indonesia Kontemporer

Indonesia telah melangsungkan demokrasi elektoral lebih dari satu dekade, tetapi lanskap politik negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini tetap kompleks dan penuh teka-teki hingga kini. Negeri ini disebut telah mencapai masa transisi yang sukses menuju demokrasi. Namun, demokrasi Indonesia tetap serba berkekurangan, tidak bebas, dan bahkan menjadi pemangsa. Buku ini menggambarkan bahwa paradoks ini dan paradoks-paradoks demokrasi lain dalam masyarakat Indonesia kerap mengasumsikan bentuk-bentuk kegaiban dalam imajinasi politik Indonesia, dan bahwasanya karakter mirip makhluk halus dalam demokrasi dan korupsi menyusup ke dalam media nasional dan elit politik. Melalui serangkaian telaah biografi wirausahawan politik, yang kesemuanya memanfaatkan makhluk halus berbagai ragam, tetapi berkontestasi sengit, buku ini berupaya memaparkan potret demokrasi Indonesia yang penuh kontradiksi, dan menandaskan bahwa kontradiksi-kontradiksi yang mengejawantah dalam demokrasi Indonesia juga memengaruhi demokrasi secara global. Eksplorasi mendalam yang menunjukkan kelindan dunia politik dan dunia makhluk halus. Penulis berargumentasi bahwa masalah khas Indonesia tampaknya bertumpu pada temali keterkaitan antara demokrasi dan makhluk halus yang mencerminkan sejumlah kontradiksi dalam demokrasi itu sendiri. Bergelut dengan upaya untuk menelaah politik kontemporer Indonesia melalui lensa alam gaib, buku berjudul Demokrasi, Korupsi, dan Mahluk Halus dalam Politik Indonesia Kontemporer, akan menarik bagi akademisi di bidang Kajian Asia, Antropologi, dan Ilmu Politik serta relevan bagi kajian politik Indonesia dan bagi perdebatan mengenai demokrasi di Asia maupun di luarnya. Nils Bubandt adalah Profesor Antropologi pada Departemen Kebudayaan dan Masyarakat, Universitas Aarhus, Denmark. Ia melaksanakan penelitian lapangan etnografi mengenai politik, klenik, dan ilmu gaib di Indonesia semenjak 1991. Ia adalah ko-editor buku Varities of Secularism in Asia: Anthropological Explorations of Politics, Religion, and the Spiritual (2012) dan Experiments in Holism : Theory and Practice in Contemporary Anthropology (2011); monografinya Empty Seashell: Witchcraft and Doubt on an Indonesian Island akan terbit.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kode Kriminal ... Organisasi Muslim
terbesar Indonesia, yang khususnya dikaitkan dengan Islam tradisionalis.
Pendapatan Asli Daerah. Dana daerah yang diperoleh dan dikembangkan dari
pajak.

Komunikasi dan Komodifikasi

Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi

Bagaimana dinamika masyarakat Indonesia mutakir bisa dipahami? Inilah salah satu karya terobosan penting dalam kajian media dan budaya Indonesia yang sedang berkembang pada milenium baru. Membaca buku ini, kita diajak untuk memahami tarik-tolak dan saling-pengaruh antara unsur-unsur kekuatan lokal dan tekanan global yang ikut bermain dan membentuk praktik budaya, gaya hidup, dan kesadaran kita khususnya generasi muda di tengah arus deras komodifikasi budaya dan media yang menjadi bagian penting dari denyut dan irama kehidupan kita sehari-hari "Komunikasi dan Komodifikasi, sebuah buku baru yang penting karya Idi Subandy Ibrahim dan Bachruddin Ali Akhmad, menggali ketidaksetaraan menyeluruh dari sistem global, suatu sistem yang di dalamnya bangsa-bangsa pasca-kolonial seperti Indonesia merupakan sasaran eksploitasu ekonomi dan pesan-pesan hegemonik mengenai gender dan masyarakat dari para konglomerat internasional dan bangsa-bangsa asing yang kuat. Mereka mengungkap mekanisme yang mengancam mengenai propoganda media dan ekspansi kepitalis global (bersama dengan agensi terbatas dari konsumen dan kemungkinan bentu-bentuk media alternatif). Lantas apakah lebih baik bagi Indonesia untuk sekedar memilih keluar dari sistem yang menindas ini atau berjuang keras untuk berdikari?" Jeremy Wallach,Ph.D., Associate Professor, School of Cultural and Critical Studies, Bowling Green State University, Ohio, USA. Editor buku (bersama Harris M. Berger & Paul D. Greene) Metal Rules the Globe: Heavy Metal Music Around the World (2011).

Pendekatan media sebagai pembentuk telah memicu kekhawatiran orang
mengenai dampak kekuatan media terhadap segmen masyarakat, apalagi kalau
digunakan untuk kepentingan ekonomi dan politik. Pendekatan ini kemudian
telah ...

Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas

Buku ini merupakan rekaman dan catatan jejak gerakan perempuan Indonesia dengan penanda Era Reformasi. Jejak tersebut dimulai dengan substansi dan topik yang diperdebatkan, bentuk-bentuk dan aktor gerakannya, serta irisan dengan dinamika perjalanan agama dan negara. Di awal era Reformasi, isu krusial yang menjadi perdebatan publik mengenai hak-hak perempuan adalah isu kepemimpinan perempuan, dipersoalkan ulang Undang-undang Perkawinan tahun 1974 mengenai praktik perkawinan poligami, pelarangan perkawinan beda agama, pembakuan peran pria sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, menggejala kembali isu pemakaian jilbab sebagai identitas perempuan muslim dengan multi makna dan multi kepentingan. Buku ini menyuguhkan bangunan pengetahuan dalam kerangka teologi Islam, sejarah sosial dan sosiologi dengan keragaman argumentasinya atas topik hak-hak asasi perempuan yang berkembang di era Reformasi dalam rentang waktu antara 1998-2006.

Buku ini merupakan rekaman dan catatan jejak gerakan perempuan Indonesia dengan penanda Era Reformasi.

Memahami E-voting

Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali)

Buku kecil ini adalah salah satu buku yang berniat untuk menyampaikan sekaligus mendiskusikan topik tentang e-voting yang masih relatif baru dalam kajian kepemiluan di Indonesia. Karena sejauh pengamatan tim penulis terhadap buku berbahasa Indonesia tentang e-voting sampai buku ini diselesaikan belum ada, maka buku ini bisa jadi merupakan buku pertama yang berbahasa Indonesia dan mengambil topik e-voting. Buku ini berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh tim penulis buku ini (ditambah Cecep Hidayat) pada tahun 2010 di Kabupaten Jembrana. Penelitian dimaksud dibiayai oleh Hibah Riset Strategis Nasional (Stranas) yang diselenggarakan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM UI). Hasil penelitian itu ditambah dengan penulisan bab-bab lain kemudian digabung menjadi buku ini. Buku ini berisikan tidak hanya penjajagan teoretis studi tentang e-voting, melainkan juga berisikan pengalaman penerapan e-voting di negara-negara lain dan juga hasil penelitian tim penulis tentang implementasi e-voting di Pemilihan Kepala Dusun (Pilkadus) atau Pemilihan Kepala Lingkungan (Pilkaling) di Jembrana, salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Penjajagan teoretis berada di Bab I. Kemudian, Bab II berusaha menggambarkan pengalaman negara India, Estonia, Belanda, dan Inggris. Bab terakhir, yaitu Bab III, difokuskan pada penulisan ulang hasil penelitian yang “Evaluasi Penerapan Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Dusun di Kabupaten Jembrana Untuk Kemungkinan Penerapan dalam Pemilu Kepala Daerah” dilakukan oleh seluruh tim penulis di Jembrana di tahun 2010.

... bisa jadi merupakan buku pertama yang berbahasa Indonesia dan mengambil
topik e-voting. Buku ini berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh tim penulis
buku ini (ditambah Cecep Hidayat) pada tahun 2010 di Kabupaten Jembrana.

Indonesia, Globalisasi, dan Global Village

Buku ini mendiskusikan fenomena yang jarang menjadi perhatian ilmuwan sosial-kemanusiaan Indonesia, walaupun kenyataannya ada di depan mata kita, yaitu globalisasi dan global village. Globalisasi merupakan fenomena yang melanda semua negara dan bangsa di seluruh dunia, di mana pun posisinya dalam peta bumi, tak terkecuali Indonesia. Ini merupakan implikasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang bersifat kumulatif sepanjang masa. Capaian-capaian iptek memungkinkan gerak manusia menjadi lebih leluasa baik fisik maupun mentalnya. Gerak fisik bisa saja terbatas jangkauannya, tetapi interaksi manusia melalui capaian prestasi iptek hampir tak terbatas. Berkat kemajuan teknologi transportasi, mobilitas fisik memungkinkan capaian jarak sangat jauh, dan kemajuan tekonologi komunikasi memungkinkan komunikasi dapat dilakukan antarmanusia di seluruh dunia dengan jangkauan lebih luas dan lebih cepat. Buku yang ditulis oleh 23 ilmuwan sosial-humaniora Indonesia ini digagas oleh LIPI, melibatkan akademisi dari 10 universitas negeri dan swasta dari Sumatera sampai Papua. Membaca buku ini terasa sekali bahwa minat ilmuwan Indonesia dalam mengkaji globalisasi dan global village cukup beragam, mulai dari refleksi teori, beragam pengalaman masyarakat Indonesia menghadapi dan merespons globalisasi, sampai pada kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi globalisasi.

Kondisi keterbelakangan di Madura itu juga mewarnai pengalaman hidup
Mohammad Noer, tokoh Madura kelahiran Sampang yang pernah menjadi
Gubernur Jawa Timur periode 1971-1976. Semasa kecilnya di ... Meminjam
perspektif ketergantungan Wallerstain, seorang Antropolog Belanda yang
mengkaji Madura, Jonge (1989a: xx) melalui hasil risetnya di desa Parindu (
Sumenep) menunjukkan bahwa Madura sejak lama memang dikenal “daerah
marjinal”. Madura terbuka ...

Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia

Kajian Isu Strategis, Historis dan Paradigmatis Sejak Pra Kolonial

Apakah ketimpangan wilayah, ekonomi dan sosial di Indonesia menjadi masalah sosial? Para penentang berlindung pada argumen kelatahan ketimpangan selama pembangunan. Bahkan ketimpangan dinilai penting sebagai pelumas perdagangan dari wilayah maju ke wilayah tertinggal. Argumen semacam itu dipatahkan melalui penelusuran sejarah panjang ketimpangan sejak tahun 1820. Pembahasan diperlebar pada banyak konteks pembangungan nasional dan regional. Juga ditelusuri komparasi paradigma teoretis untuk memperluas cakrawala konseptual. Dari penelusuran yang mendalam dan luas disimpulkan ketimpangan seharusnya telah hilang dari bumi pertiwi. Ketimpangan yang terjadi saat ini menjadi masalah yang lebih kompleks, sehingga buku ini menyusun pemahaman dan kebijakan baru guna menanggulanginya.

Kelemahan dari teori-teori keterbelakangan ialah cirinya yang statis, sehingga
sulit menjelaskan kemajuan wilayah terpencil setelah mendapatkan sentuhan
program pembangunan wilayah. Jumlah desa tertinggal di Indonesia, misalnya,
jika diukur dengan ukuran yang sama akan menunjukkan penurunan jumlah
absolute, dari sekitar 12 ribu pada periode 2003-2005 menjadi sekitar 10,5 ribu
pada tahun 2006 (Agusta, 2005, 2008). Kelemahan lain teori ketergantungan
ialah ...