Sebanyak 41 item atau buku ditemukan

Mengkritisi kebijakan pemerintah

NU (di tahun 1950-an) setelah ratusan tahun berkembang sebagai realitas
budaya dan sosial di Nusantara. ... Segelintir orang yang menggeliat anti
globalisasi, dominasi negara-negara maju yang menggangu keseimbangan
dunia, and ...

Ekonomi politik dan kebijakan publik

On political economy in Indonesia.

keterbukaan dan fenomena globalisasi berkembang demikian pesat yang pasti
akan menentukan pola pembentukan ... Salah satu persoalan utama dalam
pengembangan ekspor komoditi unggulan di negara-negara berkembang
adalah ...

Hukum investasi di Indonesia

anatomi Undang-Undang no. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Comments on law on investment in Indonesia.

Comments on law on investment in Indonesia.

Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia

pergeseran keseimbangan antara individualisme dan kolektivismme dalam kebijakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama tiga masa demokrasi, 1945-1980-an

History of the concept of sovereignty in Indonesian constitutions & its application in contemporary economic and political laws and regulations with reference to democracy.

History of the concept of sovereignty in Indonesian constitutions & its application in contemporary economic and political laws and regulations with reference to democracy.

Sejarah perlawanan-perlawanan terhadap kolonialisme

Dalam menjalankan ibadat agama, rakyat selalu mendapat rintangan dari pihak
penguasa Belanda; 2. rakyat merasa tidak puas dengan beredarnya uang kertas,
oleh karena mereka tidak dapat mengurusi kaum miskin, yaitu mereka tidak ...

Southeast Asia zakat movement

Model Pengelolaan Zakat Dalam kenyataannya, profesi amil zakat belumlah
menjadi tujuan ataupun pilihan hidup masyarakat, baik itu di Indonesia, Malaysia
, Singapura maupun Brunei. Biasanya profesi amil sebagai profesi tambahan
ataupun profesi ibadah, begitu yang mereka ucapkan. Misalnya, ia bekerja
sebagai dosen merangkap sebagai amil Zakat di Lembaga Amil Zakat atau
menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Setda) merangkap pula sebagai Ketua
Badan Amil Zakat.

PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL

Pro dan kontra pembahasan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional telah memberikan perspektif baru bahwa penataan kebijakan keamanan nasional tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada berbagai permasalahan yang mengiringi hampir Sembilan tahun pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Kekompleksan masalah yang dihadapi, selain pada konteks kerja sama dan pembagian kewenangan yang belum jelas antar aktor keamanan, hingga masalah intervensi peran dan fungsi yang dirasakan menonjolkan kewenangan yang lebih besar hanya salah satu aktor keamanan saja. Situasi ini mengundang penolakan pembahasan baik dari aktor keamanan Negara hingga masalah penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan sipil. Buku ini mencoba mengintegrasikan pemahaman pentingnya mengintegrasikan dan mengkomprehensif-kan kebijakan keamanan nasional dengan penghormatan pada HAM dan kebebasan sipil dalam bentuk uraian tulisan yang dalam derajat tertentu berupaya tetap pada konteks akademik sebagai bagian dari sumbang saran kalangan akademik universitas untuk mencoba mengurai kebuntuan atas pembahasan RUU Kamnas yang telah memasuki tahun kesembilan tersebut. Bahwa dilemma memperkuat Negara atau memperkuat masyarakat sipil yang berkembang dalam pro-kontra pembahasan RUU Kamnas selama ini dituangkan secara berimbang dalam bab demi bab dalam buku ini. setidaknya pada situasi tertentu, buku ini dapat menjadi rujukan bagi alternative pemikiran untuk menuntaskan pembahasan RUU Kamnas agar tercapai kesepakatan yang tetap mengacu pada kepentingan Negara tanpa harus melanggar kebebasan sipil dan HAM.

Ibarat rumah, ada ruangan-ruangan dalam rumah bangsa Indonesia yang setiap
harinya dilewati oleh orang lain atas nama hukum internasional. Hukum
internasional itu sendiri memang pada satu sisi mengakui Indonesia sebagai
negara ...

Issues in Contemporary Islamic Thought

See al-Suyuti, Al-Fath al- Rabir, 2:295. 22. Al-Amidi, Ihkam al-Ahkam, 4:228; al-
Shatibi, Al-Muwafaqat, 4:292. An opposing position was taken by Ibn Hazm. See
al-Amidi, Ihkam al-Ahkam, 1:151-53. 23. This hadith was related by al-Bukhari, ...